Financial Independence, Accountability, Transparency, and Their Influence on Local Government Corruption in Sumatra Provinces
DOI:
https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2874Keywords:
Financial Performance, Accountability, Transparency, Corruption LevelAbstract
This study aims to analyze financial performance, accountability, and transparency in reducing corruption practices in Indonesia, particularly in provincial governments on the island of Sumatra. This study uses secondary data, namely Audit Reports (LHP), as well as corruption level data obtained from the Supreme Court website, with a sample of 10 city governments selected based on specific criteria (purposive sampling). A total of 50 observations were made from 2019 to 2023. Financial performance (independence ratio) had a significant effect on the level of corruption with a significance value of 0.0000 (<0.05) and a positive regression coefficient of 30.548, while accountability and transparency did not show a significant effect. This indicates that the higher the financial performance (independence ratio), the higher the level of corruption tends to be. Higher accountability does not necessarily reduce the level of corruption. Transparency of local government financial reports (LKPD) does not affect the level of government corruption
Downloads
References
(ACFE) Association of Certified Fraud. (2014). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). https://www.acfe.com/about-the-acfe
Aminah, W. (2020a). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi. Journal Accounting and Finance, 4(2), 94–104. https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf
Aminah, W. (2020b). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. JAF- Journal of Accounting and Finance, 4(2), 94. https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295
Aznedra, A., Nurhayaty, N., & Putra, R. E. (2020a). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Kepualauan Riau). Jurnal EQUILIBIRIA, 7(1), 33–39. https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jeq.v7i1.2622
Aznedra, Nurhayaty, & Putra, R. E. (2020b). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Kepualauan Riau). Equilibiria, 7(1), 33–39.
Dewi, B. S., & Hadiprajitno, P. T. B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Maney pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 12(14), 1–7.
Dewi, N. M. S. S., Dewi, I. G. P. E., & Rustiana. (2024). Systematic Literature Review: Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Dalam Upaya Mengatasi Tindak Pindana Korupsi. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 16(1), 132–138. https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.132-138
Erianti, D., Hidayah, N., Syarah, S., & Hendra, J. K. (2025). Peran Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Fraud Pada Sektor Pemerintahan. Journal Of Social Science Research, 5, 2757–2769.
Festus, F., Ph, E. I. D., Njanike, K., Dube, T., Mashayanye, E., Accounting, F., Freeman, R. B., Enofe, A. O., Ekpulu, G. A., Ajala, T. O., Ocansey, E. O. N. D., Sc, M., All, F., Bierstaker, J. L., Brody, R. G., Pacini, C., Brody, R. G., Suharli, M., Independensi, P., … Dewi Yuniarti Rozali, R. (2015). The Effectiveness of Forensic Auditing in Detecting , Investigating , and Preventing Bank Frauds. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2(1). https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9984
Indonesia Corruption Watch. (2025). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024. Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024
Karim, R. A., & Mursalim, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan. PARADOKS (Jurnal Ilmu Ekonomi), 2(1), 39–49.
Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa). DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 12(1), 1–13.
Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(3), 1–18.
Listivaniputri, A., & Yuhertiana, I. (2022). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Provinsi yang disurvei KPK tahun 2018). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(6), 1965–1975. https://doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.1965-1975
Mansoor, M. (2021). Citizens’ trust in government as a function of good governance and government agency’s provision of quality information on social media during COVID-19. Government Information Quarterly, 38(4), 1–14. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597
Maulana, R., & Fuadi, R. (2023). Analisis Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LHP LKPD terhadap Tingkat Korupsi di Aceh dengan Kinerja Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 8(1), 146–157. https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23693
Ningsih, L., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Determinan of Fraud Prevention in Public Procurement of Goods and Services: A Systematic Literature Review. International Journal Of Economics Social And Technology. https://doi.org/10.59086/ijest.v2i1.259
Ningsih, S. T. S., & Haryanto. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit dan Transparansi terhadap Tingkat Korupsi. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING4, 11(4), 1–11. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Nurfaidah, N., & Novita, N. (2022). Bagaimanakah Opini Audit , Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah?? Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 3(2), 259–269.
Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia( Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 12(2018), 1–9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–73. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006
Pradipta, H., Achmad, A., & Rohmah, S. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Bulusari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. Jurnal Al-Idarah, 3(2), 80–91.
Puspitasari, R. L., Astuti, D. D., & Ningsih, W. F. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektifitas Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Business, Dan Akuntansi, 1(1), 121–134. https://dataindonesia.id
Safitri, R. H., Kalsum, U., & Pratiwi, T. S. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. Owner, 7(1), 219–230. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
Safitri, R. H., Kalsum, U., & Pratiwi, T. S. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah , dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(13), 219–230. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267 Pengaruh
Sapitri, W., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Nuansa Karya Akuntansi, 2(3), 339–352. https://doi.org/10.24036/jnka.v2i3.58
Saputra, N., & Nugroho, R. (2021). Good Governance Pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Perilaku. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 9(1), 11–26. https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1559
Saraswati, S. R., & Triyanto, D. N. (2020a). Pengaruh Temuan Audit, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2015-2018). E-Proceeding of Management, 7(1), 1000–1007.
Saraswati, S. R., & Triyanto, D. N. (2020b). Pengaruh Temuan Audit, Transparansi, dan Akuntabiltas terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2015-2018). E-Proceeding of Management, 7(1), 1000–1007.
Sari, S. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di …. Universitas Diponegoro Semarang, 8(3), 1–9.
Suryani, I. D. R., Kurniawati, E., Wulan, G. A. N., & Dinniah, H. C. (2021). Konseptualisasi Peran Teknologi Informasi dalam Praktik Audit untuk Membantu Pengungkapan Fraud di Indonesia. El Muhasaba Jurnal Akuntansi, 12(2), 138–156. https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12070
Suryani, P. (2019). Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi dan Integritas terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah. Jurnal Fairness, 9(1), 33–44.
Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025a). Integritas Sebagai Kunci: Menilai Peran Audit APIP Dalam Deteksi Fraud. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 8(1), 513–525. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1958
Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025b). Strategi Anti-Fraud Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Wisata di Bali. Jesya, 8(1), 593–604. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1957
Trisakti, F., Dikeu, A. B. D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). Transparansi dan Kepentingan Umum. Jurnal DIALEKTIKA, 19(1), 29–38.
Umam, M. S., & Setiyowati, A. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , Komitmen Aparatur , Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah. InFestasi, 19(1), 91–102.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (2004). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 13(6), 475.
Wulandari, M., Aprilla, W., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Eksekusi?: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(4), 321–334. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553
Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. Economy Deposit Journal, 2(2), 67–76.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Rochmawati Daud, Rika Henda Safitri, Trie Sartika Pratiwi, Imelda, Maura Marcia Devana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
